Pada tahun 1815, setelah Napoleon Bonaparte dipecat, Belanda memulai sebuah era baru dalam sejarah kolonialisme. Pemerintahan Belanda menginjakkan kaki di tanah Jawa dan mengalihkannya menjadi wilayah-wilayah kekuasaan mereka. Salah satu strategi yang digunakan oleh Belanda adalah "batig slot-politiek", suatu praktik pengelolaan keuangan kolonial yang memungkinkan pendapatan dari tanah-tanah pertanian di Indonesia dibalikkan ke negara induk, Belanda.

Pada awalnya, "batig slot-politiek" terlihat seperti strategi yang bagus bagi Indonesia, tetapi seiring waktu, konsep ini mulai menghilang. Pemerintahan Belanda mempertahankan praktik ini hingga tahun 1871, ketika pemerintahan baru terpilih dan mencoba untuk meningkatkan pengelolaan keuangan kolonial.

Namun, "batig slot-politiek" tidak hanya berdampak pada Indonesia. Praktik ini juga mempengaruhi struktur keuangan Belanda sendiri. Pemerintahan Belanda harus membayar biaya yang besar untuk mengembalikan negara setelah Perang Napoleon. Oleh karena itu, pendapatan dari tanah-tanah pertanian di Indonesia digunakan sebagai sumber utama untuk membiayai pengembalian negara.

Pada tahun 1877, "batig slot-politiek" secara resmi dihapuskan oleh pemerintahan Belanda. Pemerintahan ini mencoba untuk meningkatkan keterlibatan lokal dan mengurangi beban keuangan yang harus dibayar oleh Indonesia. Namun, praktik ini tidak sepenuhnya hilang hingga tahun 1912.

Selain "batig slot-politiek", pemerintahan Belanda juga memiliki sebuah strategi lain untuk meningkatkan pengelolaan keuangan kolonial, yaitu dengan mengizinkan tanah-tanah pertanian di Indonesia untuk dikelola oleh perusahaan-perusahaan Eropa. Karena itu, pendapatan dari tanah-tanah pertanian di Indonesia tidak hanya digunakan sebagai sumber utama untuk membiayai pengembalian negara, tetapi juga sebagai sumber pendapatan bagi perusahaan-perusahaan Eropa.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Belanda mulai berfokus pada "ethische politiek", yaitu sebuah strategi yang bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia menjadi lebih independent dan memiliki kemampuan untuk mengelola sendiri. Namun, praktik ini tidak sepenuhnya berfungsi, karena pemerintahan Belanda masih memiliki kepentingan sendiri dalam pengelolaan keuangan kolonial.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah ahli telah menulis tentang "batig slot-politiek" dan dampaknya terhadap negara Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Blok, D.P., Jong, J. de, dan Van Deventer.

Referensi

• Blok, D.P. (red) et al (1977-1983): Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem.
• Jong, J. de (1989): Van batig slot naar ereschuld. De discussie over de financiële verhouding tussen Nederland en Indië en de hervorming van de Nederlandse koloniale politiek 1860-1900, SDU, Den Haag.
• Ensie: Batig slot-politiek