Rabu, 14 Februari 2024 – Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, atau akrab disapa Zulhas, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kelangkaan beras dan impor ilegal di pasar Tanah Air. Dalam kesempatan tersebut, ia membuka suara terkait laporan anomali data soal total nilai barang impor yang jumlahnya lebih kecil dibanding data barang ekspor dari negara asal.
Menurut Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso, laporan anomali data ini disampaikan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Data tersebut dihimpun dari peta perdagangan barang ekspor dan impor China, khususnya di sektor industri tekstil.
"Jadi kita dapat informasi dari API, kalau data ekspor dari China dengan data impor kita kok ada selisihnya. Lebih besar ekspornya gitu menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Benar enggaknya kita baru cek," ujarnya.
Laporan anomali data ini mendorong Menteri Perdagangan untuk membentuk satgas pengawasan guna mendeteksi masuknya barang-barang impor ilegal. Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan telah mendapati adanya perbedaan data terkait peredaran barang impor milik Badan Pusat Statistik (BPS), dengan jumlah barang ekspor dari negara asal.
Mendag mengklaim bahwa kelemahan data membuat barang ilegal terus membanjiri pasar domestik. Sebagai contoh, ia menyebut stok barang kiriman dari negara asal jumlahnya bisa tiga kali lebih besar dibanding data yang dihimpun BPS.
"Jadi data resmi mengenai pakaian jadi, kalau kita cek BPS impor kita USD 116 juta. Itu baru pakaian. Tapi kalau kita cek ke sana, negara asal itu USD 356 juta, berarti hampir 2-3 kalinya. Kalau dicek lagi, alas kaki misalnya, dari sana bisa dua kalinya. Jadi cukup tinggi," ungkapnya.
Mendag juga menunjukkan bahwa kelemahan data membuat peredaran barang ilegal terus berkembang. "Saya kira underground itu lah yang tidak terkendali karena kita tidak punya datanya. Kita nanti mulai dari hilir, cek, abis itu kita telusuri. Apalagi tadi pak Jaksa Agung mengatakan, sebetulnya kita sudah tahu simpul-simpul besarnya," tegas Mendag.
Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan bersinergi dengan instansi terkait semisal Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Perindustrian, hingga asosiasi pelaku usaha. "Oleh karena itu, kami minta dukungan dari pak Jaksa Agung. Kita akan bikin tim segera untuk melihat lapangan. Setelah ditemukan tentu kita akan serahkan proses hukum kepada Kejaksaan, agar kita bisa mengurangi yang barang-barang masuk secara ilegal ini," pungkasnya.
Dengan demikian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menunjukkan kesadaran dan komitmen untuk mengatasi peredaran impor ilegal di pasar Tanah Air. Dalam hal ini, ia berharap dapat mendapatkan dukungan dari instansi terkait serta masyarakat untuk mengurangi peredaran barang-barang ilegal yang membanjiri pasar domestik.