Sejak ditemukannya informasi bahwa beberapa kepala daerah memperoleh keuntungan sebesar Rp 50 miliar dengan menggunakan rekening kasino di luar negeri, perluasan pengetahuan dan pengawasan terhadap isu ini semakin penting. Sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian harus meminta penjelasan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) siapa saja kepala daerah yang dimaksud.

Demikian dikatakan Sodik Mudjahid, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, dalam wawancara dengan Okezone, Senin (16/12/2019). Hal ini sebagai tanggapan terhadap pernyataan Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin bahwa beberapa kepala daerah memperoleh keuntungan sebesar Rp 50 miliar dengan menggunakan rekening kasino di luar negeri.

Menurut Sodik, Mendagri harus meminta penjelasan dari kepala daerah atas dasar masukan nama kepala daerah yang dimaksud PPATK. Hal ini untuk mengklarifikasi dan mengetahui validitas informasi yang dikemukakan oleh PPATK.

Selain itu, Sodik juga meminta agar PPATK membuka secara terang benderang siapa saja kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri. Hal ini untuk membuktikan bahwa isu adanya kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri bukan sekadar fitnah.

Sebelumnya, PPATK telah mengungkap informasi bahwa beberapa kepala daerah memperoleh keuntungan sebesar Rp 50 miliar dengan menggunakan rekening kasino di luar negeri. Keterangan yang dikemukakan oleh Kiagus Ahmad Badaruddin tidak memberikan penjelasan tentang siapa saja kepala daerah yang dimaksud.

Sodik juga meminta agar PPATK menindaklanjuti penjelasannya agar jangan hanya isu apalagi fitnah yang meresahkan dan membuat gaduh. Perlu penjelasan untuk mengklarifikasi dari mana uang yang didapat sebesar itu untuk ukuran kepala daerah.

Mendagri Tito Karnavian sendiri telah menegaskan bahwa ia akan menemui PPATK untuk mengkonfirmasi informasi terkait temuan PPATK. Dia juga mempersilakan lembaga penegak hukum untuk ikut menyelidiki informasi tersebut.

Dalam berita ini, kita dapat lihat bahwa perluasan pengetahuan dan pengawasan terhadap isu ini sangat penting. Oleh karena itu, Mendagri harus meminta penjelasan ke PPATK dan membuka secara terang benderang siapa saja kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri.