Pada awal abad ke-19, terjadi kritik terhadap sistem pemerintahan dan pekerjaan paksa di Hindia Belanda. Ketika berita kelaparan yang dimulai pada tahun 1845 di Jawa tiba di Belanda pada tahun 1849, membuat anggota parlemen Van Hoëvell meminta orang-orangnya untuk mengetahui seberapa banyak mereka telah gagal. Meskipun laporannya Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet menyebabkan hukum perbudakan dihapuskan pada tahun 1859, sistem batig slot politik tetap berkuasa.
Pentingnya sistem ini adalah untuk anggaran Belanda yang sedang menghadapi kemungkinan kebangkrutan. Walaupun Kamar Pertama pada tahun 1853 menentang penggunaan istilah "wingewest" untuk Jawa, kritik di Belanda tetap terbatas. Di Hindia, sudah ada kritik yang tumbuh di kalangan penduduk Eropa.
Kritik terhadap sistem batig slot politik memang meningkat, karena orang-orang berpikir bahwa tidak cukup ruang untuk inisiatif pribadi. Ada kesepakatan bahwa Hindia harus menyerahkan kekayaan kepada negeri asal, tapi tidak semua orang tak peduli bagaimana sistem batig slot terjadi. Pada tahun 1860-an, Hindia menjadi pokok persoalan di parlemen.
Dengan Undang-Undang Gula pada tahun 1870, secara bertahap pemerintahan Nederlands-Indië meninggalkan budidaya gula, sementara Undang-Undang Agraris yang sama memastikan hak milik tanah bagi penduduk asli. Dengan demikian, sistem batig slot politik telah berakhir. Sampai tahun 1877, masih ada sistem batig slot, tapi akibat harga kopi yang turun dan perang Aceh yang mahal, sistem ini tidak lagi berlaku.
Argumen awal bahwa penggunaan sistem batig slot untuk membenarkan kepentingan Belanda untuk Hindia tidak lagi relevan. Defisit sekarang menjadi tanggungan anggaran Hindia. Meskipun tidak ada lagi sistem batig slot, posisi ini masih tetap di anggaran hingga tahun 1912. Dalam hal ini, perdagangan dengan Hindia masih sangat penting untuk kekayaan Belanda.
Awalnya, liberalisasi tampak baik bagi orang-orang Jawa, tapi kemampuan terbatas mereka untuk memulai investasi membuat mereka tidak dapat berkompetisi dengan Eropa. Van Deventer dalam artikel "Een Eereschuld" tahun 1899 di majalah De Gids mengusulkan agar sejak dulu dikumpulkan batig saldo sebesar 187 juta gulden dibayar kembali kepada Hindia. Walaupun artikel ini memiliki pengaruh besar, tidak pernah menjadi kenyataan. Pada tahun 1905, Menteri Idenburg mengambil alih hutang Hindia sebesar 40 juta gulden.
Pada masa ini, juga mulai berdiri politik etika, yang tujuannya adalah membentuk penduduk kolonial menjadi mandiri secara politik dan ekonomi. Namun, selalu ada kepentingan sendiri yang memainkan peranan penting bagi negeri asal.
Blok, D.P. (ed) et al (1977-1983): Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem,
Jong, J. de (1989): Van batig slot naar ereschuld. De discussie over de financiële verhouding tussen Nederland en Indië en de hervorming van de Nederlandse koloniale politiek 1860-1900, SDU, Den Haag.
(Note: This article is translated from Dutch to Indonesian)