Jakarta – Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan masyarakat. Namun, efek domino media sosial di tahun politik dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum berbagi.

Isu-isu hangat di masyarakat seperti postingan Twitter oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief dapat memicu efek domino yang tidak diinginkan. Zuhairi Misrawi, juru bicara kubu Jokowi-Maaruf Amin, berpendapat bahwa postingan tersebut adalah berita hoax dan menimbulkan kegaduhan, sedangkan Pipin Sopian, juru bicara kubu Prabowo-Sandi, berpendapat bahwa postingan permintaan konfirmasi tidak bisa dikatakan berita hoax. Hal ini menunjukkan bahwa efek domino dapat mempengaruhi opini publik dan memicu kegaduhan.

Menurut Donny B.U, Tenaga Ahli Kominfo Bidang Literasi Digital, hoax adalah masalah bersama sehingga semua pihak harus memberikan literasi kepada masyarakat. Masyarakat juga harus melakukan tabayyun, cek dahulu kebenarannya dan melakukan klarifikasi ketika mendapatkan suatu berita. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum berbagi.

Pemerintah juga memiliki peranpenting dalam menanggulangi efek domino media sosial. Kementerian Kominfo telah memiliki tim Cyber Drone 9 yang bertugas memantau situs-situs negatif di internet, dimana periode Agustus – Desember 2019 sudah terjaring 62 hoax terkait Pilpres dan Pileg.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga berencana membuat Peraturan Menteri agar literasi digital dapat masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bersama masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum berbagi.

Begitu derasnya arus hoax yang terjadi saat ini, bukan hanya menimbulkan efek domino, tapi juga efek bola salju. Ketika kebebasan berekspresi dibuka pada tahun 1998 tapi tidak didahului dengan literasi, maka kebebasan tersebut menjadi tidak terkontrol yang menyebabkan banyak berita hoax beredar di masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, efek domino media sosial telah mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2019, kasus korupsi dan kecurian dana hibah yang melibatkan beberapa pejabat tinggi membuat masyarakat kehilangan kesadaran tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum berbagi.

Dalam konteks ini, efek domino media sosial dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum berbagi.

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum berbagi.

Referensi:

1. "Efek Domino Media Sosial di Tahun Politik" oleh Ditjen Aptika.
2. Laporan Donny B.U, Tenaga Ahli Kominfo Bidang Literasi Digital, Meanwhile Coffee Jakarta, Senin (14/01/2019).
3. Kementerian Kominfo Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Tentang Literasi Digital.

Kata kunci: efek domino media sosial, literasi digital, hoax, opini publik, penyelenggaraan pemerintahan.