Dalam upaya menegakkan hukum dan mencegah korupsi, mekanisme pengawasan terhadap kepala daerah oleh inspektorat menjadi salah satu langkah yang efektif. Pasalnya, sebagai bagian dari sistem pemerintahan, kepala daerah memiliki kewenangan yang luas dalam menguruskan keuangan dan aset daerah.

Pada kesempatan Muktikernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (14/12), mantan Kapolri Tito menyatakan bahwa inspektorat memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap kepala daerah. "Kita tanya dulu ke PPATK, kemudian nanti mungkin kalau ada perlu pendalaman kita bisa saja menanyakan ke yang bersangkutan kalau memang betul ada datanya," ujar Tito.

Dalam hal ini, PPATK (Pusat Pengawasan dan Pelayanan Administrasi Keuangan) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap rekening kasino kepala daerah. Sebagai contoh, PPATK telah menemukan beberapa kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri (LN).

Menurut Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, informasi tersebut merupakan data intelijen yang tidak bisa dipublikasikan secara detail. "Tentang PPATK sebenarnya itu sifatnya kan data intelijen, sehingga ada atau tidak adanya dikirim ke KPK atau polisi atau jaksa itu tidak bisa kami konfirmasi," kata Febri.

Namun, Febri juga menjelaskan bahwa KPK akan melakukan koordinasi dengan PPATK untuk mengungkap aliran dana kasus korupsi. "Kalau media nanya PPATK terkait siapa, juga pasti PPATK tak akan buka itu, sebagaimana kami juga tak bisa konfirmasi siapa kepala daerahnya sudah diberikan atau tidak," ucap Febri.

Dalam hal ini, KPK juga mengumumkan bahwa anak buah salah satu kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pencucian uang di kasino. "Ada kasus yang ditangani. Jadi, rasanya anak buahnya sudah ada yang jadi tersangka," kata Agus Rahardjo, Ketua KPK.

Dalam sintesis, mekanisme pengawasan terhadap kepala daerah melalui inspektorat menjadi salah satu langkah yang efektif dalam mengungkap aliran dana kasus korupsi. Oleh karena itu, perlu diadakan koordinasi yang intens antara KPK dan PPATK untuk mencegah korupsi dan menegakkan hukum.

Artikel Terkait:

• KPK Jerat Anak Buah Kepala Daerah Terkait Cuci Uang di Kasino
• Ini Kata KPK soal PPATK Temukan Rekening Kasino Kepala Daerah