Kantor Berita Politik RMOL, Jakarta – Dalam beberapa hari terakhir, kasus transaksi tak wajar kembali menjadi perhatian publik. Kasus ini melibatkan beberapa anggota DPR/DPRD yang diduga bermain judi online dan juga beberapa kepala daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan bahwa sanksi tegas akan ditujukan bagi kepala daerah yang terbukti bermain judi online.

Menurut Mendagri, transaksi tak wajar seperti ini tidak hanya melibatkan anggota DPR/DPRD, tetapi juga beberapa kepala daerah. Hal ini dikemukakan oleh Ketua Komisi III DPR RI Bambang "Pacul" Wuryanto yang menyebutkan bahwa ada beberapa kepala daerah yang ikut bermain judi online.

Tito Karnavian menegaskan bahwa sanksi tegas akan ditujukan bagi kepala daerah yang terbukti bermain judi online. "Kalau ternyata itu betul terkait judi online, ya bisa kita berikan peringatan, kalau mungkin satu kali jumlah yang kecil kita beri peringatan, bisa lisan, bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi lain," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Namun, Mendagri juga menegaskan bahwa jika transaksi tak wajar ini dilakukan oleh beberapa kepala daerah yang berstatus penjabat (Pj), maka Mendagri akan mengganti jabatan mereka. "Tapi kalau kita lihat adalah besar dan frekuensinya sering, kalau dia Pj mungkin saya akan ganti ya. Sampaikan aja itu. Saya akan ganti, tapi kalau definitif, bisa kita berikan sanksi tertulis yang hasil Pilkada 2020 ada 270," tuturnya.

Kasus transaksi tak wajar ini juga melibatkan beberapa staf kesekretariatan DPR/DPRD dan juga beberapa staf lainnya. Bambang Pacul menambahkan bahwa data yang dimiliki PPATK juga mencakup staf-staf kan gitu lho, staf sekretariat juga, gitu. "Ya termasuk ada staf-staf kan gitu lho, staf sekretariat juga, gitu. Namanya juga laporan transaksi uang yang dianggap kurang wajar di rekening, itu tok," kata Bambang Pacul di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).

Mendagri telah menginstruksikan jajaran inspektorat, Irjen Kemendagri untuk melakukan klarifikasi dan juga meminta informasi kepada PPATK. Hal ini menunjukkan bahwa Mendagri akan bersikap tegas dalam menghadapi kasus transaksi tak wajar ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi dan transaksi tak wajar di kalangan aparatur negara dan politikus menjadi perhatian publik. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR/DPRD dan juga beberapa kepala daerah.

Sanksi tegas yang akan ditujukan oleh Mendagri dapat memberikan efek jera bagi beberapa anggota DPR/DPRD dan juga beberapa kepala daerah yang terbukti bermain judi online. Dengan demikian, kasus transaksi tak wajar ini dapat menjadi contoh bagaimana aparatur negara harus bersikap tegas dalam menghadapi korupsi dan transaksi tak wajar.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News. Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.