CNNIndonesia.com, Jakarta – Pencucian uang (money laundry) adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh pelaku korupsi untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Namun, modus baru telah muncul, yaitu menggunakan kasino sebagai alat untuk mencuci uang. Hal ini menjadi perhatian karena dapat mengelabui aturan dan menipu sistem keuangan.
Menurut Oce, seorang ahli hukum bidang pidana pencucian uang, modus baru ini biasanya dilakukan dengan cara membagi hasil penukaran kasino ke sejumlah perantara di bandara atau mentransfer ke beberapa nomor rekening. Dengan cara tersebut, pelaku dapat membawa kembali uang hasil kejahatannya ke Indonesia.
"Ada pengendalinya. Pelaku, mereka sangat berkepentingan. Ada juga yang pasif, bukan penerima tapi mereka membantu menyamarkan dan menyembunyikan hasil kekayaan yang diperoleh tidak wajar," ucap Oce.
Cara ini juga menjadi upaya untuk mengelabui Peraturan Menteri Keuangan yang membatasi jumlah maksimal uang tunai yang dapat dibawa melalui jalur udara. Sesuai peraturan tersebut, maksimal uang tunai yang dapat dibawa adalah Rp100 juta dengan melaporkan ke pihak bea cukai bandara setempat.
Sementara itu, dokter hukum bidang pidana pencucian uang Yenti Garnasih mendesak PPATK segera melapor ke aparat penegak hukum terkait temuan itu ketimbang 'gembar-gembor' di media. Menurut Yenti, informasi tentang dugaan cuci uang melalui kasino itu merupakan informasi penting yang mestinya tidak diungkap ke publik.
"Tindakan pencucian uang umumnya berawal dari hasil korupsi. Oleh karena itu, PPATK harus berhati-hati dan segera melaporkan hasil temuan itu," ucap Yenti.
Sebagai agensi penegak hukum, PPATK memiliki kewenangan sebagai intelijen keuangan dan tidak berwenang menyidik, memeriksa, atau menetapkan tersangka atas dugaan tersebut. Namun, PPATK dapat memberikan informasi yang didapat kepada aparat penegak hukum lain untuk dijadikan dasar tindakan hukum.
Dalam hal ini, koordinasi antara PPATK dengan penyidik kepolisian maupun penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting untuk menangkap pelaku dan menghentikan modus baru ini. Dengan demikian, upaya penegakan hukum dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia.
Sumber:
- CNNIndonesia.com
- PPATK (Pusat Pelindung Aset Transaksi Keuangan)