Dalam beberapa tahun terakhir, perjudian telah menjadi salah satu bentuk hiburan yang sangat populer di berbagai belahan dunia. Negara-negara seperti Amerika, Jepang, Eropa, Korea Selatan, dan banyak negara lainnya telah menerapkan sistem standar ganda pada perjudian, dengan tujuan untuk mengontrol dan mengawasi adanya perjudian.
Sebuah contoh yang dapat dijadikan referensi adalah film-film yang memuat adegan judi seperti casino. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan perjudian. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor, termasuk tingkat keberhasilan dan pengetahuan tentang permainan, serta etika moral yang diterapkan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal legalitas perjudian. Pemerintah telah mencoba untuk melegalkan perjudian dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengontrol adanya perjudian. Namun, tantangan besar masih dihadapi, yaitu bagaimana masyarakat Indonesia akan menanggapi proposal ini.
Tantangan Penerapan Legalitas Perjudian di Indonesia
Sebagai negara yang memiliki nilai-nilai moral yang sangat ketat, Indonesia memiliki karakteristik masyarakat yang cenderung menentang pergerakan yang dianggap sebagai tidak sesuai dengan norma sosial. Oleh karena itu, pemerintah haruslah mempertimbangkan konsekuensi yang lebih besar apabila menerapkan legalitas perjudian.
Pada sisi lain, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya dan agama yang sangat berbeda-beda. Sebagai contoh, ada banyak umat Muslim di Indonesia yang pastinya akan menentang pergerakan sesuatu yang dianggap sebagai haram. Oleh karena itu, pemerintah haruslah mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan nilai-nilai moral yang diterapkan.
Akhirnya
Pada akhirnya, tema ini menjadi menarik jika ditarik kesimpulan bahwa pemerintah seharusnya ikut masuk dan memahami pola negatif dari masyarakat dalam menerapkan sebuah prosedur yang didalamnya terdapat pro dan kontra. Jika dibenturkan dengan permasalahan halal dan haram memang memiliki kontra, namun terlepas dari itu, niat sesungguhnya dari pemerintah adalah mengontrol dan mengawasi agar tidak terjadi hal yang merugikan kedepannya.
Daftar Pustaka
Amzah, 2006. Uang Haram. Ibrahim Bin Fathi Bin Al-Muqtadir, Jakarta.
Daria Isachenko, 2020. Double Standards of International Recognition: Right vs. Might. Journal of International Analytics, Vol.11, No. 3.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
https://www.ugm.ac.id/id/berita/11837-pemerintah-belum-serius-melakukan- pengendalian-rokok, 4/19/2022
Nellyani, 2017. Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Islam. UIN Alauddin Makassar.
Yuridis.id, diakses pada: https://yuridis.id/pasal-303-kuhp-kitab-undang-undang-hukum- pidana/, 4/19/2022