Dalam beberapa hari terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya telah mengalami masalah terkait dengan laporan dari Lembaga Penyelidikan Administratif Publik (PPATK). Laporan ini menunjukkan adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh seorang tersangka, yaitu kepala daerah yang diduga memiliki rekening di kasino luar negeri.
"Oleh karena itu, nanti perkembangannya ke sana (pencucian uang). Kan sudah ada (anak buah kepala daerah) yang ditangani KPK. Semoga nanti arahnya ke sana (kepala daerah)," kata Komisioner KPK Saut Situmorang.
Laporan PPATK ini menunjukkan bahwa terdapat praktik penyimpangan anggaran untuk memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh kepala daerah terkait proyek-proyek pembangunan di wilayahnya. Dalam laporan tersebut, juga terlihat bahwa saldo kepada daerah di kasino luar negeri untuk membersihkan uang hasil penyimpangan itu.
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendukung penelusuran oknum kepala daerah yang diduga menempatkan dana dalam bentuk valuta asing ke rekening kasino di luar negeri. "Ya, kita mempersilakan untuk terus ditelusuri (rekening kepala daerah tersebut) dan kepada yang memiliki otoritas untuk menindaklanjuti," ujar KH Ma'ruf.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi juga kembali mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas temuan PPATK. "Penegak hukum tadi yang harus mengusut tuntas, apakah itu KPK atau apakah itu kepolisian, apakah itu kejaksaan," ujar Johan.
Pihak kepolisian juga sebelumnya menyatakan siap menangani temuan PPATK tersebut. Kendati demikian, berbeda dengan pihak KPK, Mabes Polri menyatakan masih akan menunggu laporan lengkap dari PPATK.
"Dana puluhan miliar kemudian diputar di kasino di luar negeri gitu kan, jadi ini kan mengagetkan juga. Tidak hanya soal etika, sudah harus diusut tuntas ini," kata Johan.
Pihak KPK juga berharap dapat bekerja sama dengan penegak hukum lainnya dalam pengungkapan informasi PPATK tersebut.
"Semua kan udah ada aturannya. Kalau memang ternyata ada hal-hal yang dilanggar, ya saya kira tinggal ditegakkan aturannya saja, pokoknya semua yang memiliki otoritasnya bisa menindaklanjuti, bekerja sama dengan PPATK," kata KH Ma'ruf.
Dalam beberapa hari terakhir, penegakan hukum telah menjadi perhatian utama. Penegak hukum berharap dapat mengungkapkan informasi PPATK dan menegakkan hukum seimbang.